Skip to main content

Category : Berita Sebelumnya


Menuju Kejurprov Taekwondo Jatim 2026, Kontingen Bojonegoro Target 50 Persen Emas

Kontingen Taekwondo Indonesia (TI) Bojonegoro menyiapkan 37 atlet untuk berlaga dalam Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Taekwondo Antar Club Jawa Timur 2026. Ajang ini akan digelar pada Kamis, 30 April hingga Minggu, 3 Mei 2026 di GOR Kanjuruhan, Malang, dan diikuti sekitar 2.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

KDMP Kecamatan Ngraho Satukan Visi, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kecamatan Ngraho hari ini menggelar rapat koordinasi di Aula Kecamatan Ngraho. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan menyusun langkah bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program koperasi desa, Selasa (28/4/2026).

Sekolah Jadi Lumbung Pembelajaran, “Sikap” Buka Jalan Baru di Sektor Pangan

Isu ketahanan pangan kini tak lagi hanya dibahas di ruang kebijakan, tetapi mulai masuk ke ruang-ruang diskusi publik hingga sekolah. Hal itu tampak dalam forum “Ngaji” (Ngobrol Asyik Jengker Demokrasi) edisi ke-54 yang mengangkat tema peluang baru SMK dalam program ketahanan pangan, Selasa (28/42026) malam.

Ketersediaan Hewan Kurban di Bojonegoro Capai 60.349 Ekor

Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro dipastikan mencukupi bahkan melimpah untuk kebutuhan masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan ribu hewan kurban siap disembelih untuk Hari Raya Kurban tersebut.

Rapat Persiapan Haji 2026, Kemenhaj Tekankan Layanan Maksimal untuk Jemaah

Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bojonegoro mematangkan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M melalui rapat koordinasi (rakor)dan pembekalan petugas, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini difokuskan pada kesiapan teknis pendamping dan pengawas transportasi.

Polemik BBM Subsidi, DPRD Jatim Sebut Dampak Geopolitik Tak Terhindarkan

DPRD Jawa Timur menampung aspirasi para sopir logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di lapangan. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya memahami berbagai keluhan yang disampaikan sopir, terutama terkait pembatasan volume pembelian BBM dan penerapan sistem QR Code yang dianggap menyulitkan.